Koperasi Jamu (KOJAI) Sukoharjo

Just another WordPress.com weblog

Pengawasan UMK harus diperketat

SEMARANG – Pengawasan pemberlakuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus lebih ditingkatkan. Jangan sampai ada celah yang dapat dipergunakan untuk tidak menerapkan UMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga merugikan pekerja.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muh Zen Adv, menekankan, pengawasan pemberlakuan UMK mesti diperketat. Dalam hal ini pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota bersinergi untuk melakukan pengawasan di lapangan secara bertahap. Baik pada awal pemberlakuan UMK, hingga akhir tahun. Apalagi, jika masih ada aturan yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.

“Misalnya saja, masih adanya ketentuan yang membolehkan pengusaha untuk menunda pembayaran UMK, selama ada kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Jika tidak diawasi dengan benar, hal ini dapat menimbulkan persoalan baru. Sebab, ada kemungkinan karyawan berada pada posisi terjepit, sehingga mereka terpaksa membiarkan pengusaha untuk menunda pembayaran UMK,” beber dia, kemarin.

Politisikus asal Partai Kebangkitan Bangsa ini juga meminta agar pemprov lebih selektif menyikapi usulan penangguhan pelaksanaan UMK. Seluruh data yang disertakan, imbuh dia, mesti benar-benar dicermati. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya manipulasi data.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk), Siswo Laksono menjelaskan, untuk melakukan pengawasan, pihaknya segera membentuk tim pemantau pelaksanaan UMK 2010, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, mengingat tanggung jawab pengawasan juga menjadi tugas dari kabupaten/kota. Tim dari provinsi lebih memfokuskan pada pengawasan di perusahaan yang memiliki cabang usaha lintas kabupaten/- kota.

Ditambahkan, besaran UMK di Jateng yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010 mendatang, sudah ditetapkan Gubernur Jateng pada 17 November lalu, melalui Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor 561.4/108/2009. Di mana UMK tertinggi adalah di Kota Semarang yang besarnya Rp 939.756, dan terendah Kabupaten Cilacap wilayah Barat sejumlah Rp 660.000.

“Ada tiga daerah yang telah mencapai KHL, yakni, Kota Semarang, Salatiga, dan Kabupaten Sukoharjo. Rata-rata UMK di Jateng mencapai Rp 734.874, atau sekitar 91,81 persen jika dibandingkan dengan rata-rata KHL senilai Rp 801.210. Namun, secara keseluruhan, terjadi kenaikan UMK rata-rata 8,33 persen,” jelas Siswo.

Hingga 10 hari menjelang pemberlakuan UMK, pihaknya memberikan kesempatan kepada pengusaha yang belum mampu membayar upah buruh sesuai UMK, untuk mengajukan penangguhan UMK. Syarat utamanya, ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, neraca keuangan, laporan produksi, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Pada 2009 lalu, ada 77 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. Namun, hanya 59 perusahaan yang disetujui. Usulan 15 perusahaan lainnya ditolak, dan tiga perusahaan mencabut usulannya.

“Perusahaan yang tidak melaksanakan UMK terancam sanksi pidana hingga empat tahun, serta denda paling sedikit Rp 100 juta dan terbanyak Rp 400 juta. Tapi, perusahaan bisa menunda UMK tanpa pengusulan, sepanjang ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Untuk kasus semacam ini, biasanya pengusaha memberikan fasilitas lebih di luar gaji pokok,” tandas dia. uly-sn

November 20, 2009 - Posted by | Info Pemerintah, UKM | , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: